All for Joomla The Word of Web Design

Sjamsul dan Istri Kembali Mangkir dari Panggilan KPK

Jakarta,, sorothukumonline.com – Pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya Itjih Nursalim kembali mangkir dari panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (23/10).

Sjamsul yang merupakan Bos PT Gajah Tunggal dan istrinya itu sedianya dimintai keterangan terkait pengembangan kasus dugaan korupsi penerbitan surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) terhadap BDNI.

“(Sjamsul dan Itjih) tidak hadir, dan belum ada keterangan ketidakhadirannya,” kata Kabag Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati di Gedung KPK Jakarta, Selasa (23/10).

Yuyuk menyatakan, tim KPK masih membutuhkan keterangan keduanya. Untuk itu, KPK bakal kembali mengirimkan surat pemanggilan kepada Sjamsul dan Itjih ke kediaman mereka di Singapura.

“Ya, kalau penyidik pasti membutuhkan keterangan dari yang bersangkutan sehingga pasti pemanggilan itu masih akan dilakukan,” katanya.

Pemanggilan ini merupakan yang kedua kalinya dilayangkan KPK kepada Sjamsul dan Itjih terkait penyelidikan dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI. Pasangan suami istri itu mangkir saat dipanggil untuk dimintai keterangan pada Senin (8/10) dan Selasa (9/10) lalu.

Padahal, permintaan keterangan ini merupakan kesempatan bagi Sjamsul dan Itjih untuk mengklarifikasi berbagai hal menyangkut kasus korupsi SKL BLBI.

Pemanggilan Sjamsul dan istrinya ini merupakan pengembangan dugaan korupsi BLBI. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta telah menjatuhkan hukuman 13 tahun pidana penjara dan denda sebesar Rp 700 juta subsidair tiga bulan kurungan terhadap mantan Kepala BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung.

Majelis Hakim menyatakan Syafruddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama terkait penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul selalu pemegang saham pengendali BDNI. Syafruddin telah melakukan penghapusbukuan secara sepihak terhadap utang pemilik saham BDNI tahun 2004. Padahal, dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, tidak ada perintah dari Presiden M‎egawati Soekarnoputri untuk menghapusbukukan utang tersebut.

Dalam analisis yuridis, Majelis Hakim menyatakan Syafruddin telah menandatangi surat pemenuhan kewajiban membayar utang terhadap obligor BDNI, Sjamsul Nursalim. Padahal, Sjamsul belum membayar kekurangan aset para petambak.

Syafruddin juga terbukti telah menerbitkan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim. Penerbitan SKL BLBI itu menyebabkan negara kehilangan hak untuk menagih utang Sjamsul sebesar Rp 4,58 triliun. Tak terima dengan putusan ini, Syafruddin sedang mengupayakan banding ke Pengadilan Tinggi DKI.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password