All for Joomla The Word of Web Design

Ucapan Wali Kota Padangsidimpuan ‘Nyeleneh’ Tanggapi Temuan BPK, Mendagri Berjanji Berikan Teguran

PADANGSIDIMPUAN, sorothukumonline.com – Ucapan Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution yang terkesan ‘nyeleneh’ saat ditanya soal pengembalian uang atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), mendapat tanggapan dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Seperti diketahui, Irsan menyebut temuan BPK yang mengharuskannya mengembalikan uang saat menjabat anggota DPRD Padangsidimpuan dulu, bukan urusan publik.

Tjahjo mengatakan bakal menegur Irsan dan mencari tahu duduk persoalan sehingga yang bersangkutan melontar ucapan tersebut.

“Ya akan saya sampaikan, saya akan WA dia masalahnya bagaimana,” ujar Tjahjo melalui Aplikasi WhatsApp.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumut Abyadi Siregar juga menyayangkan ucapan Irsan. Menurutnya, seorang kepala daerah tidak layak menutup diri atas temuan tersebut.

“Saya kira tidak saatnya lagi menutup diri. Sepanjang informasi publik itu tidak rahasia, saya kira jangan lagi ditutup-tutupi. Kecuali memang informasi itu sifatnya rahasia, ya saya kira itu memang harus dijaga,” kata Abyadi.

Wali Kota Padangsidimpuan Irsan Efendi Nasution yang pada 2017 lalu masih menjabat Anggota DPRD Padangsidimpuan, tercatat dalam daftar legislator yang wajib mengembalikan uang.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemko Padangsidimpuan 2017 lalu, terdapat sejumlah temuan yang berkaitan dengan kegiatan DPRD Padangsidimpuan.

Ia tercatat wajib menyetor atau mengembalikan uang untuk sejumlah temuan, baik kelebihan pembayaran tunjangan perumahan Anggota DPRD senilai Rp10,2 juta, kelebihan pembayaran tunjangan komunikasi intensif Anggota DPRD senilai Rp 12,4 juta, kelebihan pembayaran tunjangan reses senilai Rp 3,5 juta.

Kemudian pembayaran biaya perjalanan dinas tumpang tindih senilai Rp 1,5 juta, kelebihan pembayaran bill hotel Rp 49,2 juta, kelebihan pembayaran uang harian senilai Rp 1,4 juta, kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas dalam daerah senilai Rp 450 ribu.

Tak hanya itu, Irsan juga tercacat menerima pembayaran intensif paripurna senilai Rp 6,3 juta. Pembayaran yang dilakukan pihak Sekretariat DPRD dinyatakan pihak BPK tidak sesuai dengan ketentuan.

Ditemui usai didemo sejumlah pemuda di Kantor Wali Kota Padangsidimpuan, Kamis (25/10/2018), Irsan menolak menanggapi hal ini.

Menurutnya, sejumlah temuan itu, bukan urusan publik.

“Itu urusan saya, bukan urusan Anda,” kata Irsan sembari menghisap rokok.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut mengungkap sejumlah temuan terkait berbagai kegiatan lembaga DPRD Padangsidimpuan untuk Tahun Anggaran 2017.

Mulai dari kelebihan pembayaran tunjangan perumahan anggota DPRD senilai Rp 322 juta, pembayaran tunjangan komunikasi intensif (TKI), dana operasional pimpinan (DOP) dan tunjangan reses senilai Rp 492 juta yang tidak sesuai ketentuan serta realisasi belanja intensif paripurna pimpinan dan anggota DPRD senilai Rp 200 juta yang tidak sesuai ketentuan.

Di antara daftar para legislator yang menjadi sorotan BPK, satu di antaranya merupakan Irsan Efendi Nasution, mantan Anggota DPRD Padangsidimpuan yang kini menjabat Wali Kota Padangsidimpuan. Seperti diketahui, Irsan masih menjabat anggota DPRD Padangsidimpuan pada 2017 lalu. Ia berasal dari Fraksi Golkar.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumut terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemko Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2017, nama Irsan tercatat wajib menyetor atau mengembalikan sejumlah uang senilai puluhan juta rupiah.

Sebelumnya, Inspektur Pemko Padangsidimpuan Rahmat Marzuki membenarkan bahwa nama Irsan masih tercatat dalam daftar temuan BPK RI Perwakilan Sumut untuk Tahun Anggaran 2017 lalu.

Namun, untuk nama Irsan, menurut Rahmat, sudah lunas, Rahmat awalnya mengaku kurang ingat pasti nominal uang yang wajib dikembalikan Irsan. Namun ia membenarkan di kisaran Rp 50 juta.

Menurut Rahmat, Irsan telah mencicil uang tersebut dan kini sudah lunas.

Lebih lanjut, Rahmat mengatakan bahwa tiap poin temuan terkait kegiatan DPRD Padangsidimpuan dan Sekretariat DPRD sudah dicicil. Menurutnya, cicilan itu terus mengalami perkembangan beberapa bulan terlahir.

Namun, hingga kini belum semua poin temuan yamg direkomendasikan BPK tuntas ditindaklanjuti.

“Kan sudah saya bilang kemarin, itu (tindaklanjut) ada peningkatan saya bilang. Artinya beberapa bulan lalu ada peningkatan mereka mengembalikan,” kata Rahmat.

Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan Ali Akbar Dasopang mengatakan, sejauh ini pihaknya belum memperoleh dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Sumut terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemko Padangsidimpuan Tahun Anggaran 2017.

Ali mengatakan, Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan akan berkoordinasi dengan APIP setelah memeroleh informasi adanya berbagai temuan BPK ini.

“Sejauh ini kami belum menerima tembusan dokumen itu. Itu seharusnya pihak APIP yang menindaklanjuti. Seharusnya kalau tidak ditindaklanjuti serahkan saja ke APH, bisa ke Kejakasaan, bisa ke Polisi. Tujuannya kan koordinasi,” kata Ali.

“Kita akan tetap koordinasi ke APIP. Cuma ya seharusnya kalau sudah ada temuan tidak ditindaklanjuti, ya mereka laporkan lah. Tapi ya begitu, APIP-nya kan juga mereka (bagian dari pemerintah daerah),” sambung Ali.

Login

Welcome! Login in to your account

Remember me Lost your password?

Lost Password